PROSES PELAKSANAAN EKSEKUSI CAMBUK DI ACEH

 

Hukuman cambuk dilakukan oleh seorang petugas yang ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam qanun ini dan/atau ketentuan yang akan diatur dalam qanun tentang hukum formil.[1] Pelaksanaan hukuman cambuk dilakukan setelah adanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (keputusan mahkamah syar’iyah).[2] Pada saat pelaksanaan eksekusi Jaksa Penuntut Umum akan mengirim surat panggilan untuk hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentutan. Kehadiran terpidana cambuk untuk menjalani eksekusi bersifat suka-rela atas kesadarannya sendiri.

 Mengenai teknis pelaksanann hukuman cambuk ini dijelaskan dalam pasal 33 yakni, 1) Pelaksanaan hukuman cabuk dilakukan di tempat yang dapat disaksikan orang banyak dengan dihadiri jaksa penuntut umum dan dokter yang ditunjuk; 2) Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter 0,75 sampai 1 (satu) sentimeter, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda/belah; 3) Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada dan kemaluan; 4) Kadar pukulan atau cambukan tidak sampai melukai; 5)Tersangka laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat, dan memakai baju tipis yang menutup aurat; 6) Sedangkan tersangka perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain di atasnya; 7) Pencambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan melahirkan. Apabila selama pencambukan timbul hal-hal yang membahayakan terhukum, berdasarkan pendapat dokter yang ditunjuk, maka sisa cambukan ditunda sampai dengan waktu yang memungkinkan.[3]

Penundaan pelaksanaan hukuman hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan dari kepala kejaksaan apabila terdapat hal-hal yang membahayakan terhukum setelah mendapat keterangan dokter yang berwenang,[4] karena sebelum eksekusi cambuk dilakukan, para tersangka harus melalui tes medis oleh dokter yang telah ditunjuk.[5]

Jika kita lihat secara seksama prosedur pelaksanaan hukuman cambuk terhadap pelanggar qanun di Aceh, maka terlihat dengan jelas bahwa prosedur standarnya telah mempertimbangkan segi-segi keadilan hukum dan hak asasi manusia. Penyerahan kewenangan eksekusi kepada petugas wilayatul hisbah di bawah koordinasi kejaksaan menunjukkan penghormatan pada legalitas kewenangan eksekusi serta kecakapan dalam melaksanakan pencambukan. Pelaksanaan eksekusi di depan publik menunjukkan adanya motif filosofis untuk mempermalukan pelaku atas perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukannya, dan dengan kesediaannya menjalani eksekusi hukuman memungkinkannya memperoleh jalan terhormat baginya untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat tanpa kekhawatiran adanya stigma kriminal.  Proses ini tetap disertai dengan kehadiran tenaga medis, yang menunjukkan perhatian pada aspek kesehatan serta keselamatan jiwa dan raga terpidana.[6]

---

[1] Berutu, Ali Geno. "Qanun Aceh No 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Dalam Pandangan Fikih dan KUHP." Muslim Heritage 2, no. 1 (2017): 87-106.

BACA JUGA

KONFLIK ACEH DAN TUNTUTAN SYARIAT ISLAM

QANUN MEUKUTA ALAM DAN SYARIAT ISLAM DI ACEH

Wilayah pemberlakuan (yurisdiksi) qanun jinayat Aceh pada awal pemberlakuan syariat Islam

KRITIK TERHDAP PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI ACEH SECARA TEORITIS

STIGMA NEGATIF TERHADAP PEMBERLAKUAN SYARIAT ISLAM DI ACEH

TUJUAN UTAMA ISLAM DISYARIATKAN

HUKUM ADAT ACEH DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA SYARIAT

FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DI ACEH

FUNGSI KEJAKSAAN DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI ACEH

TUGAS POLISI SYARIAH DI ACEH

FUNGSI MAHKAMAH SYARIYAH ACEH DALAM BIDANG YUSTISIAL DAN NON YUSTISIAL

DASAR HUKUM PEMBERLAKUAN SYARIAT ISLAM DI ACEH

PENGERTIAN QANUN ACEH

LIHATLAH SYARIAT ISLAM ACEH SECARA KOMPREHENSIF

PROSES PELAKSANAAN EKSEKUSI CAMBUK DI ACEH

PENYELESAIAN SENGKETA ADAT DI ACEH

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) ACEH

QANUN ACEH NO. 14 TAHUN 2003 TENTANG KHALWAT DALAM PANDANGAN FIK{IH DAN KUHP

ACEH LOCAL PARTIES IN THE HISTORY OF REPUBLIC OF INDONESIA (PARTAI LOKAL ACEH DALAM SEJARAH KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA)

PENGATURAN TINDAK PIDANA DALAM QANUN ACEH: Perbandingan Antara Qanun No. 12, 13, 14 Tahun 2003 dengan Qanun No. 6 Tahun 2014

Resume Tesis

QANUN ACEH NO. 14 TAHUN 2003 TENTANG KHALWAT DALAM PANDANGAN FIKIH DAN KUHP

TIGA ASAS UMUM DALAM PENERAPAN SYARIAT

Syariat Islam Aceh Dalam Lintas Sejarah

Pancasila dan Syariat Islam

Tinjaun syariat Islam Terhadap Suku Pak-pak di Kota Subulussalam

Implementasi Sayriat Islam dan Hukum Positif

Peran Masyarakat Subulussalam dalam mengawal penegakan qanun syariah

Sarana/Fasilitas Dalam Penegakan Qanun Syariah di Subulussalam

Peran Wilayatul Hisbah Dan Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam Dalam Menegakkan Qanun Nomor 12 Tahun 2003

PENERAPAN QANUN KHAMAR DI WILAYAH HUKUM KOTA SUBULUSSALAM

Wilayatul Hisbah Sebagai Penegak Utama Hukum yang Bernuans Syariah di Aceh

Tugas dan FungsiMhkamah Syari’ah dalam Menjalankan Peradilan di Aceh

QANUN NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG MINUMAN KHAMAR DAN SEJENISNYA

Syariah Islam dengan Pendekatan Qanun Aceh