FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DI ACEH

 

Dalam konteks kepolisian di Aceh, selain mengemban tugas-tugas pokok tersebut, terdapat juga tugas tambahan yang berkaitan dengan penegakan syariat Islam di Aceh (tugas khusus)[1] seperti, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana (jarimah) sesuai dengan peraturan perundang-undangan, qanun bidang syariat Islam, peradatan dan qanun terkait lainnya.[2] Adapun wewenang kepolisian di Aceh adalah melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam UU Kepolisian Negara Republik Indonesia[3] dan melakukan tindakan sebagaimana dalam qanun bidang syariat Islam dan qanun lainnya.[4]

Dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Pidana secara jelas disebutkan dalam pasal 6-9 bahwa Polri diberi wewenang bersama dengan PPNS untuk melakukan tindakan penyelidik dan penyidikan terhadap setiap orang yang berdiam di Aceh (Muslim dan non-Muslim) yang diindikasikan telah melakukan pelanggaran terhadap qanun-qanun syariah di Aceh. Selain menerima laporan dari masyarakat tentang adanya jarimah, penyidik Polri juga berwenang untuk melakukan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.[5]

---

[1] Berutu, Ali Geno. "Pengaturan Tindak Pidana dalam Qanun Aceh: Komparasi Antara Qanun No. 12, 13, 14 Tahun 2003 dengan Qanun No. 6 Tahun 2014." Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam 16, no. 2 (2017).

[2] Berutu, Ali Geno. "Peran Polri, Kejaksaan Dan Mahkamah Adat Aceh Dalam Penegakan Syariat Islam Di Aceh." Ahkam: Jurnal Hukum Islam 7 (2019).

[3] Berutu, Ali Geno. "Penerapan Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum)(Studi Kasus Penerapan Syariat Islam di Kota Subulussalam)." (2019).

[4] Berutu, Ali Geno. "Faktor penghambat dalam penegakan qanun jinayat di Aceh." Istinbath: Jurnal Hukum 14, no. 2 (2017): 148-169.

[5] Berutu, Ali Geno. "Implementasi Qanun Maisir (Judi) Terhadap Masyarakat Suku Pak—Pak Di Kota Subulussalam–Aceh." ARISTO 4, no. 2 (2016): 31-46.

BACA JUGA

KONFLIK ACEH DAN TUNTUTAN SYARIAT ISLAM

QANUN MEUKUTA ALAM DAN SYARIAT ISLAM DI ACEH

Wilayah pemberlakuan (yurisdiksi) qanun jinayat Aceh pada awal pemberlakuan syariat Islam

KRITIK TERHDAP PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI ACEH SECARA TEORITIS

STIGMA NEGATIF TERHADAP PEMBERLAKUAN SYARIAT ISLAM DI ACEH

TUJUAN UTAMA ISLAM DISYARIATKAN

HUKUM ADAT ACEH DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA SYARIAT

FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DI ACEH

FUNGSI KEJAKSAAN DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI ACEH

TUGAS POLISI SYARIAH DI ACEH

FUNGSI MAHKAMAH SYARIYAH ACEH DALAM BIDANG YUSTISIAL DAN NON YUSTISIAL

DASAR HUKUM PEMBERLAKUAN SYARIAT ISLAM DI ACEH

PENGERTIAN QANUN ACEH

LIHATLAH SYARIAT ISLAM ACEH SECARA KOMPREHENSIF

PROSES PELAKSANAAN EKSEKUSI CAMBUK DI ACEH

PENYELESAIAN SENGKETA ADAT DI ACEH

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) ACEH

QANUN ACEH NO. 14 TAHUN 2003 TENTANG KHALWAT DALAM PANDANGAN FIK{IH DAN KUHP

ACEH LOCAL PARTIES IN THE HISTORY OF REPUBLIC OF INDONESIA (PARTAI LOKAL ACEH DALAM SEJARAH KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA)

PENGATURAN TINDAK PIDANA DALAM QANUN ACEH: Perbandingan Antara Qanun No. 12, 13, 14 Tahun 2003 dengan Qanun No. 6 Tahun 2014

Resume Tesis

QANUN ACEH NO. 14 TAHUN 2003 TENTANG KHALWAT DALAM PANDANGAN FIKIH DAN KUHP

TIGA ASAS UMUM DALAM PENERAPAN SYARIAT

Syariat Islam Aceh Dalam Lintas Sejarah

Pancasila dan Syariat Islam

Tinjaun syariat Islam Terhadap Suku Pak-pak di Kota Subulussalam

Implementasi Sayriat Islam dan Hukum Positif

Peran Masyarakat Subulussalam dalam mengawal penegakan qanun syariah

Sarana/Fasilitas Dalam Penegakan Qanun Syariah di Subulussalam

Peran Wilayatul Hisbah Dan Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam Dalam Menegakkan Qanun Nomor 12 Tahun 2003

PENERAPAN QANUN KHAMAR DI WILAYAH HUKUM KOTA SUBULUSSALAM

Wilayatul Hisbah Sebagai Penegak Utama Hukum yang Bernuans Syariah di Aceh

Tugas dan FungsiMhkamah Syari’ah dalam Menjalankan Peradilan di Aceh

QANUN NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG MINUMAN KHAMAR DAN SEJENISNYA

Syariah Islam dengan Pendekatan Qanun Aceh