LIHATLAH SYARIAT ISLAM ACEH SECARA KOMPREHENSIF

 

Pemberlakuan qanun di Aceh hendak dilihat secara komprehensif dan sistematis, jangan dilihat secara parsial. Dalam melihat landasan hukum Qanun Nomor 12 Tahun 2003. Purbacaraka dan Soerjono Soekanto (1993;88-92) mengatakan bahwa suatu produk hukum perlu dilihat landasan hukum keberlakuannya (geltung/gelding) dimana minimal ada tiga landasan. 

Pertama, landasan filosofis yaitu kaedah hukum harus sesuai dengan cita-cita hukum (rechtsidee) dan pandangan hidup masyarakat. Kedua, landasan sosiologis, yaitu berkaitan dengan efektivitas qanun dalam kehidupan masyarakat. Menurut Gustav Radbruch (1932) ada dua cara yang berkaitan dengan efektivitas qanun dalam masyarakat, peratama, apakah digunakan pemaksaan penguasa (machttheorie) kepada masyarakat; Kedua, penerimaan (pengakuan) masyarakat (the recognition theory), selain itu suatu peraturan (qanun) harus sesuai dengan living law masyarakat. 

Artinya, qanun diterima oleh mayoritas masyarakat, sehingga tidak hanya merekam keadaan seketika (moment opname). Ketiga, landasan yuridis (yuridische gelding) yang dibagi kepada yuridis formal dan yuridis materiil. (1) yuridis formal yaitu adanya kewenangan pembentukan hukum pada lembaga eksekutif dan legeslatif  dan ditetapkan melalui proses dan prosedur dan ditetapkan melaui proses prosedur antara legeslatif dan eksekutif. (2) yuridis materiil yaitu, subtansinya harus sesuai dengan jenis peraturannya, peraturan yang dihasilkan tidak boleh kontradiksi dengan peraturan di atasnya (UU Keistimewaan Aceh dan UUPA).[1]

---

[1] Berutu, A. G. (2016). Penerapan syariat Islam Aceh dalam lintas sejarah. Istinbath: Jurnal Hukum, 13(2), 163-187.

BACA JUGA

KONFLIK ACEH DAN TUNTUTAN SYARIAT ISLAM

QANUN MEUKUTA ALAM DAN SYARIAT ISLAM DI ACEH

Wilayah pemberlakuan (yurisdiksi) qanun jinayat Aceh pada awal pemberlakuan syariat Islam

KRITIK TERHDAP PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI ACEH SECARA TEORITIS

STIGMA NEGATIF TERHADAP PEMBERLAKUAN SYARIAT ISLAM DI ACEH

TUJUAN UTAMA ISLAM DISYARIATKAN

HUKUM ADAT ACEH DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA SYARIAT

FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DI ACEH

FUNGSI KEJAKSAAN DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI ACEH

TUGAS POLISI SYARIAH DI ACEH

FUNGSI MAHKAMAH SYARIYAH ACEH DALAM BIDANG YUSTISIAL DAN NON YUSTISIAL

DASAR HUKUM PEMBERLAKUAN SYARIAT ISLAM DI ACEH

PENGERTIAN QANUN ACEH

LIHATLAH SYARIAT ISLAM ACEH SECARA KOMPREHENSIF

PROSES PELAKSANAAN EKSEKUSI CAMBUK DI ACEH

PENYELESAIAN SENGKETA ADAT DI ACEH

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) ACEH

QANUN ACEH NO. 14 TAHUN 2003 TENTANG KHALWAT DALAM PANDANGAN FIK{IH DAN KUHP

ACEH LOCAL PARTIES IN THE HISTORY OF REPUBLIC OF INDONESIA (PARTAI LOKAL ACEH DALAM SEJARAH KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA)

PENGATURAN TINDAK PIDANA DALAM QANUN ACEH: Perbandingan Antara Qanun No. 12, 13, 14 Tahun 2003 dengan Qanun No. 6 Tahun 2014

Resume Tesis

QANUN ACEH NO. 14 TAHUN 2003 TENTANG KHALWAT DALAM PANDANGAN FIKIH DAN KUHP

TIGA ASAS UMUM DALAM PENERAPAN SYARIAT

Syariat Islam Aceh Dalam Lintas Sejarah

Pancasila dan Syariat Islam

Tinjaun syariat Islam Terhadap Suku Pak-pak di Kota Subulussalam

Implementasi Sayriat Islam dan Hukum Positif

Peran Masyarakat Subulussalam dalam mengawal penegakan qanun syariah

Sarana/Fasilitas Dalam Penegakan Qanun Syariah di Subulussalam

Peran Wilayatul Hisbah Dan Dinas Syariat Islam Kota Subulussalam Dalam Menegakkan Qanun Nomor 12 Tahun 2003

PENERAPAN QANUN KHAMAR DI WILAYAH HUKUM KOTA SUBULUSSALAM

Wilayatul Hisbah Sebagai Penegak Utama Hukum yang Bernuans Syariah di Aceh

Tugas dan FungsiMhkamah Syari’ah dalam Menjalankan Peradilan di Aceh

QANUN NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG MINUMAN KHAMAR DAN SEJENISNYA

Syariah Islam dengan Pendekatan Qanun Aceh