Efektivitas Penegakan Hukum

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti memiliki pengaruh, akibat, membawa hasil atau berhasil guna, sedangkan efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas.

Menurut Achmad Ali bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati, lebih lanjut Achmad mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum baik di dalam menjelaskan tugas yang di bebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakan perundang-undangan tersebut,[1] dengan kata lain efektivitas hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum dengan pelaksanaannya.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya,[2] hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing atau merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.[3]  The  Liang  Gie menjelaskan bahwa  pengertian efektivitas adalah  suatu  keadaan  yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek yang dikehendaki.[4]

---

[1] Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Vol.1 (Jakarta: Kencana, 2010), 375.

[2] Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), 80.

[3] Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi..., 80.

[4] The Liang Gie, Efisiensi Kerja Bagi Pembangunan Negara (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1981), 21.

BACA JUGA

TEORI SOSIOLOSI HUKUM 3

TEORI HUKUM SOSIOLOGIS 2

TEORI HUKUM SOSIOLOGIS 1

Tata Cara dan Persyaratan Pembuktian dengan Alat Bukti Saksi

MACAM-MACAM ALAT BUKTI

Teori-Teori Pembuktian Hukum Acara Peradilan Agama

Pengertian dan Dasar Hukum Pembuktian Hukum Acara Peradilan Agama

Yurisprudensi pemeriksaan perkara banding di Indonesia

Pemeriksaan materi perkara Banding di Pengadilan Tinggi Agama

Pemeriksaan formalitas perkara Banding Pengadilan Tinggi agama

PERMOHONAN PRODEO PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PENCABUTAN PERKARA BANDING PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia

BUDAYA HUKUM

FAKTOR MASYARAKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM

Berlakunya hukum secara yuridis, sosiologis dan filosofis

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketaatan Terhadap Hukum

PENGERTIAN PENEGAK HUKUM

Efektivitas Penegakan Hukum

TERMINOLOGI HUKUM ADAT DARI BERBAGAI ASPEK

JANGAN LIHAT HUKUM ISLAM SEBAGAI corpus jurisprudensi

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM (2)

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM (1)

TIDAK PIDANA KEJAHATAN PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) DALAM PANDANGAN KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM

PERAN POLRI, KEJAKSAAN DAN MAHKAMAH ADAT ACEH DALAM PENEGAKAN SYARIAT ISLA DI ACEH

POLITIK HUKUM DAN ARAH PEMBANGUNAN HUKUM

SURAT SURAT BERHARGA

HUKUM LINGKUNGAN DALAM PRESFEKTIF ISLAM (PELESTARIAN LINKUNGAN DAN DASAR HUKUMNYA)

NORMA HUKUM & SUMBER HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

DASAR-DASAR DAN KETENTUAN POKOK HUKUM TANAH NASIONAL (UUPA)

SKEMA SEJARAN FILSAFAT HUKUM

POLEMIK UNDANG-UNDANG BADAN HUKUM PENDIDIKAN (UU BHP) PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDOYONO (SBY) BERIKAN TIGA SOLUSI

PERKEMBANGAN FILSAFAT HUKUM SEJAK ZAMAN PURBAKALA HINGGA SAAT INI

PENGELEDAHAN DAN PENYITAAN

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TUN

FILSAFAT HUKUM

Ruang Lingkup dan Tujuan Pelarangan Minuman Khamar dan Sejenisnya