PERMOHONAN PRODEO PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Langkah langkah mengajukan Permohonan Prodeo?
Bagaimana bila pengadilan tidak mengabulkan permohonan prodeo?
Apa yang dimaksud dengan beracara Prodeo?

Peninjauan Prodeo  diatur dalam pasal 12 sampai dengan pasal 14 UU No. 20 Tahun 1947 untuk Pengadilan Jawa dan Madura, dan Pasal 199 (4), 278-281 RBg untuk luar Jawa dan Madura.

Penyampaian permohonan dan prodeo pemberitahuan banding, disampaikan oleh panitera pengadilan agama pemohon, bersamaan dengan penyampaian permohonan banding. Menindaklanjuti permintaan tersebut, Pengadilan Agama mengambil alih tanggal persidangan 

mengundang para penggugat untuk mendengarkan keterangan dan saksi-saksi mereka serta menerima bukti-bukti lain yang mendukung permohonan pemohon banding. Berita acara sidang ini dikirimkan tujuh (tujuh) hari setelah pemeriksaan Pengadilan Tinggi Agama sebagai bagian dari pemeriksaan permintaan pemohon banding, dan: (i) disediakan (dengan otorisasi prodeo prodeo) atau (ii). tidak atau, (iii). jatuh.

Keputusan mundur diumumkan jika ternyata BAS tidak hadir dalam persidangan, meski sudah dipanggil secara terbuka dan berkala. Jika keputusan dibatalkan, pemohon masih dapat mengajukan banding lagi dengan membayar biaya banding dalam waktu 14 hari, terhitung sejak keputusan diterima oleh pemohon banding.

MA mengeluarkan putusan tersebut, setelah mempertimbangkan BAS, mengkajinya dan berkesimpulan dapat mendukung permohonan prosedur prodeo. Perintah dikirim ke pihak oleh pengadilan banding, dengan pemberitahuan untuk mengajukan banding, mengajukan keluhan dan formulir keluhan.

Pengadilan Tinggi Agama membuat keputusan pemberhentian, setelah mempertimbangkan BAS, menganalisisnya dan menyimpulkan tidak dapat mendukung permintaan percobaan gratis. Perintah tersebut memuat pemberitahuan bahwa jika pemohon banding tetap ingin mengajukan banding, pemohon harus membayar biaya pengajuan banding dalam waktu 14 hari sejak pemohon menerima perintah badan. Surat perintah dikirimkan kepada para pihak oleh Pengadilan Banding. Jika pemohon membayar biaya banding, proses pengajuan banding akan dilanjutkan seperti biasa. Namun, jika pemohon banding tidak membayar atau membayar kelebihan biaya, pengadilan mengajukan biaya banding yang tidak dibayar atau biaya pembayaran banding tepat waktu ke pengadilan tinggi agama. Atas dasar perbuatan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama membuat putusan tidak dapat diterima atau TIDAK (Niet ontvakelijke verklraad), karena tata cara hukum kasasi yaitu pelunasan pengadilan tepat waktu tidak dipenuhi oleh tangan pemohon.

Berikut adalah tabel penetapan Pengadilan Tinggi Agama yang berkaitan dengan adanya permohonan beracara secara prodeo.

 

No	Jenis	Amar
1.	2.	3.
1.	TOLAK	MENETAPKAN 1.       Menolak permohonan Pembanding untuk beracara secara prodeo dalam tingkat banding; 2.       Memerintahkan Pengadilan Agama segera memberitahukan penetapan ini kepada para pihak; 3.       Membebaskan Pembanding untuk membayar penetapan ini;
2.	KABUL	MENETAPKAN 1.       Mengabulkan permohonan Pembanding untuk beracara secara prodeo dalam tingkat banding; 2.       Memerintahkan Pengadilan Agama segera memberitahukan penetapan ini kepada para pihak; 3.       Membebaskan Pembanding untuk membayar penetapan ini;
3	GUGUR	MENETAPKAN 1.       Menyatakan gugur permohonan Pembanding untuk beracara secara prodeo dalam tingkat banding; 2.       Memerintahkan Pengadilan Agama segera memberitahukan penetapan ini kepada para pihak; 3.       Membebaskan Pembanding untuk membayar penetapan ini;

BACA JUGA

TEORI SOSIOLOSI HUKUM 3

TEORI HUKUM SOSIOLOGIS 2

TEORI HUKUM SOSIOLOGIS 1

Tata Cara dan Persyaratan Pembuktian dengan Alat Bukti Saksi

MACAM-MACAM ALAT BUKTI

Teori-Teori Pembuktian Hukum Acara Peradilan Agama

Pengertian dan Dasar Hukum Pembuktian Hukum Acara Peradilan Agama

Yurisprudensi pemeriksaan perkara banding di Indonesia

Pemeriksaan materi perkara Banding di Pengadilan Tinggi Agama

Pemeriksaan formalitas perkara Banding Pengadilan Tinggi agama

PERMOHONAN PRODEO PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PENCABUTAN PERKARA BANDING PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia

BUDAYA HUKUM

FAKTOR MASYARAKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM

Berlakunya hukum secara yuridis, sosiologis dan filosofis

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketaatan Terhadap Hukum

PENGERTIAN PENEGAK HUKUM

Efektivitas Penegakan Hukum

TERMINOLOGI HUKUM ADAT DARI BERBAGAI ASPEK

JANGAN LIHAT HUKUM ISLAM SEBAGAI corpus jurisprudensi

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM (2)

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM (1)

TIDAK PIDANA KEJAHATAN PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) DALAM PANDANGAN KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM

PERAN POLRI, KEJAKSAAN DAN MAHKAMAH ADAT ACEH DALAM PENEGAKAN SYARIAT ISLA DI ACEH

POLITIK HUKUM DAN ARAH PEMBANGUNAN HUKUM

SURAT SURAT BERHARGA

HUKUM LINGKUNGAN DALAM PRESFEKTIF ISLAM (PELESTARIAN LINKUNGAN DAN DASAR HUKUMNYA)

NORMA HUKUM & SUMBER HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

DASAR-DASAR DAN KETENTUAN POKOK HUKUM TANAH NASIONAL (UUPA)

SKEMA SEJARAN FILSAFAT HUKUM

POLEMIK UNDANG-UNDANG BADAN HUKUM PENDIDIKAN (UU BHP) PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDOYONO (SBY) BERIKAN TIGA SOLUSI

PERKEMBANGAN FILSAFAT HUKUM SEJAK ZAMAN PURBAKALA HINGGA SAAT INI

PENGELEDAHAN DAN PENYITAAN

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TUN

FILSAFAT HUKUM

Ruang Lingkup dan Tujuan Pelarangan Minuman Khamar dan Sejenisnya