PARTAI LOKAL DAN DEMOKRASI DI ACEH

 

Secara umum demokrasi di Aceh sudah mengalami pertumbuan yang cukup pesat di bandingkan sebelum era lahirnya partai local di Aceh, atau biasa dikatakan lahirnya MoU Helsingki antara Pemerintah Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pertumbuhan demokrasi di Aceh berkembang pesat bila kita teliti dari keterlibatan partisipasi rakyat dalam mengikuti tahapan-tahapan dalam proses demokrasi itu sendiri, misalkan kita melihat dari partisipasi pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) hingga sampai kepala pemeilihan gubernur.

Kesadaran Rakyat Aceh untuk berpartisipasi secara aktif dalam kontestasi politik bukan lagi sekedar memilih atau mencoblos, tapi rakyat Aceh sudah mulai ikut dalam perekrutan calon-calon yang mereka anggap cocok menjadi wakil mereka melalui pesta demokrasi.[1] Di sisi lain kita bisa melihat sebelum lahirnya partai lokal di Aceh, masyarakat Aceh masih sangat pasif  dan taat untuk menjadi pemilih bijak. Tidak pernah mengkritisi kandidat yang di ajukan partai politik yang telah di tentukan, karena masyarakat Aceh menilai sebagai soksok yang begitu elitis yang sangat tinggi dan superior. Sejak lahirnya partai lokaldi Aceh masyarakat di Aceh mulai merasakan kedekatan dengan elit partai politik lokal yang ada. Dengan adanya partai politik lokal diasumsikan akan memberikan garansi regenerasi kepemimpinan politik di daerah yang berkesinambungan.

Regenerasi kepemimpinan politik di daerah tidak lagi terinterupsi oleh kepentingan Pemerintah Pusat atau pengurus partai di tingkat pusat yang hanya akan memaksakan calon-calon dropping dari dewan pimpinan partai atau rekayasa Pemerintah pusat. Regenerasi kepemimpinan politik lokal yang berkesinambungan memberikan harapan bagi masyarakat Aceh untuk secara bersungguh-sungguh memberikan aspirasi politiknya agar daerahnya lebih maju, dengan tetap memperhatikan asas demokrasi yang baik.[2]

Munculnya partai politik lokal Aceh, tidak  lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi dan melatar belakangi. Terjadinya distorsi di Aceh sehingga terjadi konflik yang berkepanjangan, antara lain konflik di Aceh sebelum kemerdekaan sampai setelah merdeka, konflik ini  bermula ketika pasca Pemerintah Pusat melakukan peleburan terhadap Provinsi Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara yang menyebabkan kekecewaan masyarakat Aceh.yang pada akhirnya muncul gerakan Darul Islam (DI/TII) pimpinan Tengku Daud Beureuh pada tahun 1953.[3]

---

[1] http://masterramadhan.blogspot.co.id/2014/12/dengan-partai-lokal-demokrasi-di-aceh.html 1 Desember 2016

[2] Berutu, Ali Geno. "ACEH LOCAL PARTIES IN THE HISTORY OF REPUBLIC OF INDONESIA." JIL: Journal of Indonesian Law 2, no. 2 (2021): 202-225.

[3]  Tulus Widjanarko dan Asep s. Sambodja, Aceh Merdeka dalam Perdebatan, (Jakarta: PT.Cita Putra Bangsa, 1999) hal 42-43

BACA JUGA