TEORI SOSIOLOSI HUKUM 3

 

1.  Teori Hukum dan Perubahan Sosial : Schwart dan Miller

Hukum akan menjadi semakin kompleks manakala masyarakat mengalami spesialisasi yang semakin jauh (Rahasdjo, 1980 :102).

2.  Teori oleh Hayami Ruttan.

Teknologi akan lahir sesuai dengan kebutuhan objektif masyarakat, karena proses inovasi selalu dituntun oleh objektifitas masyarakat (Soemitro, 1989 : 100).

3. Teori Karl F.Schuessler mengenai Pidana Mati.

Pidana mati adalah cara paling efektif untuk menakut-nakuti, bertolak dari pendapat bahwa tiap orang takut akan kematian dan sifat keefektifan itu tergantung dari penerapannya secara pasti dan rakyat tahu akan hal ini (Rahardjo, 1980 : 126).

4. Teori John Hopkins dan Baltimore

Lembaga penelitian dan lembaga-lembaga penelitian dalam suatu masyarakat secara fundamental akan selalu reponsif terhadap kebutuhan masyarakat itu, ini berarti bahwa bila teknologi itu dicipktakan pada suatu lingkungan wilayah tertentu, maka teknologi itu tidak mungkin irrelevant di wilayah tersebut, hal-hal demikian dapat merupakan bahan untuk dituangkan dalam bentuk hukum (Soemitro, 1989 : 100).

5. Teori oleh Siedman.

Tata hukum itu merupakan saringan, yang menyaring kebijaksanaan pemerintah sehingga menajdi tindakan yang dapat dilaksanakan (Rahardjo, 1980 :113)

6. Teori Kontrak : Macaulay

Para pihak dalam melakukanb transaksinya menyadarkan pada cara kontraktual, namun adanya sanksi hukum pada kontrak tersebut tidak mempunyai hubungan yang bersifat mendesak dengan transaksi yang dibuat oleh para pihak (Rahardjo, 1980 : 122-123)

7. Teori Von Savigny.

Bahwa antara hukum dan keaslian secara watak rakyat terdapat suatu pertalian yang organis, sehingga menjadi satu kesatuan yang menimbulkan kepercayaan yang sama dari seluruh rakyat serta sentimen yang sama dari seluruh rakyat serta sentimen yang sama pula tentang apa yang merupakan keharusan, yang kesemuanya itu menolak adanya gagasan yang bersifat aksidentak dan arbiter (Rahardjo, 1980 :42).

BACA JUGA

TEORI SOSIOLOSI HUKUM 3

TEORI HUKUM SOSIOLOGIS 2

TEORI HUKUM SOSIOLOGIS 1

Tata Cara dan Persyaratan Pembuktian dengan Alat Bukti Saksi

MACAM-MACAM ALAT BUKTI

Teori-Teori Pembuktian Hukum Acara Peradilan Agama

Pengertian dan Dasar Hukum Pembuktian Hukum Acara Peradilan Agama

Yurisprudensi pemeriksaan perkara banding di Indonesia

Pemeriksaan materi perkara Banding di Pengadilan Tinggi Agama

Pemeriksaan formalitas perkara Banding Pengadilan Tinggi agama

PERMOHONAN PRODEO PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PENCABUTAN PERKARA BANDING PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia

BUDAYA HUKUM

FAKTOR MASYARAKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM

Berlakunya hukum secara yuridis, sosiologis dan filosofis

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketaatan Terhadap Hukum

PENGERTIAN PENEGAK HUKUM

Efektivitas Penegakan Hukum

TERMINOLOGI HUKUM ADAT DARI BERBAGAI ASPEK

JANGAN LIHAT HUKUM ISLAM SEBAGAI corpus jurisprudensi

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM (2)

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM (1)

TIDAK PIDANA KEJAHATAN PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) DALAM PANDANGAN KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM

PERAN POLRI, KEJAKSAAN DAN MAHKAMAH ADAT ACEH DALAM PENEGAKAN SYARIAT ISLA DI ACEH

POLITIK HUKUM DAN ARAH PEMBANGUNAN HUKUM

SURAT SURAT BERHARGA

HUKUM LINGKUNGAN DALAM PRESFEKTIF ISLAM (PELESTARIAN LINKUNGAN DAN DASAR HUKUMNYA)

NORMA HUKUM & SUMBER HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

DASAR-DASAR DAN KETENTUAN POKOK HUKUM TANAH NASIONAL (UUPA)

SKEMA SEJARAN FILSAFAT HUKUM

POLEMIK UNDANG-UNDANG BADAN HUKUM PENDIDIKAN (UU BHP) PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDOYONO (SBY) BERIKAN TIGA SOLUSI

PERKEMBANGAN FILSAFAT HUKUM SEJAK ZAMAN PURBAKALA HINGGA SAAT INI

PENGELEDAHAN DAN PENYITAAN

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TUN

FILSAFAT HUKUM

Ruang Lingkup dan Tujuan Pelarangan Minuman Khamar dan Sejenisnya