TEORI HUKUM SOSIOLOGIS 1

 

1. Teori Sibernetika: Talcott Parsons.

Bahwa tingkah laku individu tidak merupakan tingkah laku biologis, tetapi harus ditinjau sebagai tingkah laku yang berstruktur. Tingkah laku seseorang harus ditempatkan dalam kerangka sistem sosial yang luas yang terbagi dalam sub sistem - sub sistem. Dalam garis besarnya, tingkah laku individu dibatasi oleh dua lingkungan dasar yang masing-masing bersifat fisik dan ideal, yaitu lingkungan fisik organik dan lingkungan realitas tertinggi. Diantara dua lingkungan dasar tersebut terdapat hierarkhis,  yaitu sub-sistem budaya dengan fungsi mempertahankan pola, sub-sistem social dengan fungsi integrasi, sub-sistem politik dengan fungsi mencapai tujuan dan sub-sistem ekonomi dengan fungsi adaptasi. (Soemitro, 1989 : 29)

2. Teori Solidaritas: Emile Durkheim.

Bahwa penyebab orang-orang terikat dalam satu kesatuan sosial ialah karena adanya solidaritas. Dari sini dapat dilihat adanya hubungan antara jenis-jenis hukum tertentu dengan sifat solidaritas dalam masyarakat. Solidaritas mekanis menghasilkan hukum represif yang bersifat menindak (Hukum Pidana), solidaritas organis menghasilkan hukum restitutif yang bersifat mengganti (Soemitro, 1989 :11-12).

3. Teori Malinowski.

Bahwa setiap elemen dari hukum primitif, setiap tuntutan, ditentukan oleh kebutuhan untuk mempertahankan identitas kelompok (Soemitro, 1985 :27).

4. Teori Kenneth S.Carlston.

Bahwa kelompok hancur atau cerai berai atau punah bukanlah hanya disebabkan karena hukum gagal dalam melaksanakan tugasnya. Tugas hukum haruslah dijalankan sebab tugas ini merupakan kondisi yang tidak dapat digantikan dalam mencapai tujuan yang sebenarnya dari setiap kelompok. Hukum tidak merupakan tujuan itu sendiri, melainkan merupakan instrumen yang tidak dapat digantikan untuk mencapai tujuan biologis tertinggi yang nyata dari aktivitas manusia (Soemitro, 1985 :57).

BACA JUGA

TEORI SOSIOLOSI HUKUM 3

TEORI HUKUM SOSIOLOGIS 2

TEORI HUKUM SOSIOLOGIS 1

Tata Cara dan Persyaratan Pembuktian dengan Alat Bukti Saksi

MACAM-MACAM ALAT BUKTI

Teori-Teori Pembuktian Hukum Acara Peradilan Agama

Pengertian dan Dasar Hukum Pembuktian Hukum Acara Peradilan Agama

Yurisprudensi pemeriksaan perkara banding di Indonesia

Pemeriksaan materi perkara Banding di Pengadilan Tinggi Agama

Pemeriksaan formalitas perkara Banding Pengadilan Tinggi agama

PERMOHONAN PRODEO PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PENCABUTAN PERKARA BANDING PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia

BUDAYA HUKUM

FAKTOR MASYARAKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM

Berlakunya hukum secara yuridis, sosiologis dan filosofis

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketaatan Terhadap Hukum

PENGERTIAN PENEGAK HUKUM

Efektivitas Penegakan Hukum

TERMINOLOGI HUKUM ADAT DARI BERBAGAI ASPEK

JANGAN LIHAT HUKUM ISLAM SEBAGAI corpus jurisprudensi

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM (2)

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM (1)

TIDAK PIDANA KEJAHATAN PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) DALAM PANDANGAN KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM

PERAN POLRI, KEJAKSAAN DAN MAHKAMAH ADAT ACEH DALAM PENEGAKAN SYARIAT ISLA DI ACEH

POLITIK HUKUM DAN ARAH PEMBANGUNAN HUKUM

SURAT SURAT BERHARGA

HUKUM LINGKUNGAN DALAM PRESFEKTIF ISLAM (PELESTARIAN LINKUNGAN DAN DASAR HUKUMNYA)

NORMA HUKUM & SUMBER HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

DASAR-DASAR DAN KETENTUAN POKOK HUKUM TANAH NASIONAL (UUPA)

SKEMA SEJARAN FILSAFAT HUKUM

POLEMIK UNDANG-UNDANG BADAN HUKUM PENDIDIKAN (UU BHP) PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDOYONO (SBY) BERIKAN TIGA SOLUSI

PERKEMBANGAN FILSAFAT HUKUM SEJAK ZAMAN PURBAKALA HINGGA SAAT INI

PENGELEDAHAN DAN PENYITAAN

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TUN

FILSAFAT HUKUM

Ruang Lingkup dan Tujuan Pelarangan Minuman Khamar dan Sejenisnya